AspirasiRakyat.Id, Barito Utara – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat arah pembangunan daerah melalui 11 program unggulan dan 12 program prioritas yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi hingga pusat. Sinkronisasi tersebut diharapkan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Dalam forum yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran tersebut, Shalahuddin menegaskan pentingnya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan yang lebih luas, termasuk program Huma Betang, pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
“Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Selain menyelaraskan program pembangunan, Pemkab Barito Utara juga menaruh perhatian pada kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga karhutla pada 1 Agustus hingga 30 September 2026, disertai penguatan koordinasi bersama TNI, Polri, BPBD, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kebakaran, terutama selama periode rawan, sekaligus memperkuat kesiapan lintas sektor dalam menangani potensi kejadian di wilayah setempat.
“Untuk menghadapi potensi karhutla, kami telah menetapkan status siaga mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai penggerak ekonomi. Pengelolaan kedua sektor tersebut diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, kepala desa dan lurah didorong menjalankan pemerintahan secara akuntabel serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
Dalam arahannya, Agustiar juga menyoroti enam hal penting, meliputi efisiensi anggaran, penguatan tata ruang dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, pemberantasan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.
Rakor tersebut menjadi ruang koordinasi antarpemerintah untuk menyamakan langkah pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada target administrasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
“Desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan,” tegas Agustiar. (Red)
