AspirasiRakyat.id, Barito Utara– Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memanggil Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Teweh, Pandu Andoka, ke ruang kerjanya, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut membahas pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat.
Bupati meminta penjelasan langsung dari pihak PLN mengenai penyebab pemadaman, mekanisme pembagian jadwal hingga kepastian waktu normalisasi pasokan listrik di wilayah Barito Utara.
Shalahuddin mengatakan, pemerintah daerah menerima banyak keluhan masyarakat karena pemadaman listrik yang berulang mulai mengganggu berbagai aktivitas. Tidak hanya rumah tangga, kondisi tersebut juga berdampak terhadap pelayanan publik dan kegiatan dunia usaha.
“Kami mengundang pihak PLN untuk mengetahui secara langsung apa penyebab pemadaman yang terjadi dan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian agar dapat menyesuaikan aktivitasnya,” kata Shalahuddin.
Ia menilai, jika gangguan terjadi pada pembangkit di wilayah lain dalam sistem interkoneksi Kalimantan, pembagian beban pemadaman perlu dilakukan secara proporsional.
Menurutnya, kondisi kelistrikan di Muara Teweh yang relatif normal semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam pengaturan beban. Jangan sampai daerah yang tidak mengalami gangguan pembangkit justru menerima dampak pemadaman dengan porsi yang sama.
“Kalau di Muara Teweh kondisi pembangkit relatif normal, sementara gangguan terjadi di tempat lain, seharusnya ada pertimbangan dalam pembagian beban pemadaman. Jangan sampai daerah yang kondisinya normal justru menerima dampak yang sama besarnya. Harus ada rasa keadilan,” tegasnya.
Bupati juga meminta PLN ULP Muara Teweh meneruskan aspirasi Pemkab Barito Utara kepada PLN Unit Induk maupun pengelola sistem interkoneksi. Evaluasi terhadap pola pembagian beban dinilai perlu dilakukan agar pemadaman dapat diatur dengan lebih adil sesuai kondisi gangguan.
“Pemerintah daerah selama ini selalu mendukung keberadaan PLN. Namun kondisi sekarang berbeda, masyarakat sangat cepat memperoleh informasi dan berharap adanya pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Karena itu, Shalahuddin meminta pihak PLN menyampaikan surat atau usulan kepada pengelola sistem agar jadwal pemadaman dapat diatur dengan mempertimbangkan kondisi gangguan yang terjadi di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Manajer PLN ULP Muara Teweh Pandu Andoka menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat berkurangnya pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan.
Penurunan pasokan tersebut dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit, di antaranya kebocoran pada salah satu unit PLTU Asam-Asam serta gangguan pada unit pembangkit lainnya. Kondisi tersebut membuat kapasitas daya yang tersedia dalam sistem mengalami penurunan.
“Karena pasokan daya sistem berkurang, dilakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadwal yang kami laksanakan di Muara Teweh merupakan instruksi dari pengatur sistem interkoneksi,” jelas Pandu.
Ia menegaskan, PLN ULP Muara Teweh tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri jadwal maupun wilayah pemadaman. Pengaturan dilakukan oleh operator sistem kelistrikan berdasarkan kondisi pasokan dan beban yang tersedia.
Terkait waktu berakhirnya pemadaman bergilir, Pandu mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jadwal normalisasi sistem.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi kapan pemadaman bergilir akan berakhir. Kami terus berkoordinasi dengan pengelola sistem dan akan segera menyampaikan informasi kepada masyarakat apabila sudah ada perkembangan terbaru,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, PLN ULP Muara Teweh juga berupaya membantu masyarakat, khususnya tempat ibadah. Sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Barito Utara telah menerima bantuan lampu darurat atau emergency lamp untuk menunjang kegiatan selama pemadaman listrik bergilir berlangsung.
