AspirasiRakyat.Id, Palangka Raya – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah terus memetakan wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau blind spot, meskipun layanan publik di lingkungan perkantoran telah terkoneksi penuh, Sabtu, 31 Januari 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, mengakui masih terdapat sejumlah desa yang memerlukan penanganan khusus terkait akses internet. Pihaknya tengah menyusun kebijakan lanjutan agar Gubernur dapat melakukan intervensi secara langsung.
“Kami memetakan blind spot ini berdasarkan wilayah. Jika satu desa membutuhkan penanganan khusus, kami akan merumuskan kebijakan lanjutan agar Pak Gubernur bisa melakukan intervensi,” jelasnya.
Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur, Diskominfosantik telah memasang 378 titik layanan internet yang kini seluruhnya berfungsi aktif. Untuk mempercepat konektivitas, pemerintah daerah memilih menggunakan perangkat Starlink sebagai solusi teknis.
“Kami memilih Starlink karena menjadi solusi tercepat. Jika membangun BTS, biaya dan perhitungan bisnisnya sangat berat,” ungkap Rangga.
Ia menyebut biaya operasional layanan tersebut relatif terjangkau bagi desa, sekitar Rp700 ribu per bulan, dengan manfaat yang dinilai jauh lebih besar, terutama dalam mempercepat pengiriman laporan keuangan dan administrasi secara daring.
“Sekarang desa bisa mengirim laporan selama 7×24 jam penuh hanya dengan biaya sekitar Rp700 ribu per bulan. Ini jauh lebih efisien,” pungkasnya. (Red)
