AspirasiRakyat.Id, Palangka Raya– Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah zona penyangga hutan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Agustiar mengungkapkan bahwa karakteristik tata ruang di Kalimantan Tengah tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Ia menyebutkan, sekitar 81 persen wilayah provinsi itu berstatus kawasan hutan, sementara hanya 19 persen yang masuk kategori Area Penggunaan Lain (APL) dan berfungsi sebagai zona penyangga.
“Komposisi ini tentu memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan. Tidak bisa disamakan dengan daerah yang mayoritas wilayahnya nonhutan,” ujarnya.
Menurutnya, APL memiliki posisi strategis sebagai benteng perlindungan kawasan hutan dari tekanan pembangunan. Karena itu, pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut harus dirancang secara cermat agar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik tetap harus dibangun guna menunjang konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan fungsi ekologis kawasan agar tidak menimbulkan dampak kerusakan.
“Zona penyangga ini memerlukan perhatian serius. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi dengan perencanaan yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong adanya dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk kebijakan anggaran yang lebih fleksibel dan berpihak pada daerah dengan karakteristik kawasan hutan yang luas.
“Oleh karena itu, kami berharap optimalisasi anggaran pusat dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah APL secara lebih fleksibel,” pungkasnya. (Red)
