AspirasiRakyat.id, Barito Utara–. Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kabupaten Barito Utara berjalan lancar. Pemerintah daerah juga terus mengejar penyelesaian seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Shalahuddin kepada sejumlah awak media usai menghadiri Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, M.AP.
Shalahuddin mengatakan, pembahasan bersama legislatif sejauh ini berlangsung baik. Sejumlah catatan yang disampaikan dalam proses pembahasan dinilai masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Alhamdulillah, pembahasannya berjalan baik. Hal-hal yang menjadi perhatian sifatnya masih biasa dan dapat diselesaikan. Masih ada Silpa, namun tidak terlalu menjadi persoalan. Kita juga mempercepat jadwal agar sesuai dengan ketentuan dan arahan pemerintah pusat,” ujar Shalahuddin.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah pun mengapresiasi dukungan DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
“Kolaborasi dengan DPRD sangat baik. Mereka mendukung karena apa yang kita bangun semuanya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Shalahuddin turut menanggapi pandangan yang beredar di media sosial mengenai pembangunan daerah yang disebut lebih banyak terpusat di kawasan perkotaan.
Ia menegaskan anggapan tersebut tidak menggambarkan kondisi pembangunan yang sebenarnya. Menurutnya, pemerintah daerah justru memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah pedesaan melalui berbagai program infrastruktur.
Shalahuddin menyebut pembangunan jembatan, jalan serta sejumlah fasilitas penunjang di desa menjadi bagian dari alokasi anggaran pembangunan yang terus dilaksanakan pemerintah daerah.
“Kalau melihat fakta di lapangan, anggaran pembangunan banyak di desa. Contohnya pembangunan jembatan dan infrastruktur lainnya. Mungkin yang berkomentar di media sosial tidak pernah melihat langsung kondisi di desa,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, lanjutnya, akan terus berupaya memastikan anggaran daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Penyelesaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. (red)
