Aspirasirakyat.id, Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten Seruyan membahas penyelesaian persoalan kawasan hutan pascapelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca-TORA PPTPKH akan dilakukan melalui reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.
“Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sudah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan nantinya akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Dirinya menjelaskan, objek tanah yang telah mendapatkan pola persetujuan TORA PPTPKH akan melalui proses holding zone menjadi zona budidaya. Hasilnya akan menjadi data pendukung dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.
Abbas menambahkan, langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, berbagai data sektoral seperti lahan persawahan, tambak, dan data teknis lainnya juga akan diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang.
Untuk memastikan keakuratan data tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang.
“Kita berharap langkah ini dapat memperkuat sinkronisasi tata ruang, memastikan keakuratan data sektoral, serta mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan di Bumi Gawi Hatantiring,” Tutupnya. (Red/ Jia)
