AspirasiRakyat.Id Kuala Pembuang- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adhian Noor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada, Selasa 20 Agustus 2024.
Acara ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang baru ini menekankan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai landasan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah proses perizinan.
Menurut data dari Kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kecamatan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menunjukkan potensi investasi mencapai 2,1 triliun rupiah dan meraih peringkat 651 dari 1000 investasi top di Indonesia.
“Penyelesaian RDTR sangat penting untuk mempercepat realisasi investasi dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk izin pemanfaatan lahan,” Kata Adhian.
Dirinya juga menerangkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menyederhanakan proses perizinan dengan memanfaatkan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik, sehingga mempermudah birokrasi dan mempercepat proses usaha.
“Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi hambatan administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka di wilayah ini, ” Pungkasnya.
