AspirasiRakyat.Id, Barito Utara– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kekuatan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Rakor mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera”. Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, serta ribuan kepala desa dan lurah.
Dalam arahannya, Agustiar menekankan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan sekaligus pembangunan. Karena itu, pemerintahan desa dan kelurahan dituntut mampu menjalankan tata kelola yang baik, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan enam penekanan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Dr. Linae Victoria Aden dalam laporan panitia menyampaikan, Rakor tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi lintas pemerintahan. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan peran kepala desa dan lurah dalam pencegahan karhutla, mewujudkan desa bersih narkoba (Bersinar), memperkuat akuntabilitas keuangan desa, menyinkronkan data sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas kamtibmas.
Rakor diikuti 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah, selain unsur Forkopimda dan kepala daerah se-Kalteng. Sejumlah narasumber turut memberikan materi, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Kepala BPS Kalteng, Kepala BNNP Kalteng, Kakanwil BPN Kalteng, serta Kabinda Kalteng.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin turut memaparkan berbagai langkah pembangunan di wilayahnya. Pemkab Barito Utara terus mengawal 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas sekaligus menyelaraskannya dengan program Pemerintah Provinsi Kalteng, seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Untuk menghadapi ancaman karhutla, Pemkab Barito Utara juga telah menetapkan status siaga karhutla melalui surat keputusan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Penanganan dilakukan melalui sinergi bersama Kodim, Polres, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Selain karhutla, Barito Utara terus mendorong optimalisasi potensi daerah, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
“Pembangunan itu harus dimulai dari desa dan kelurahan, karena di sanalah pemerintah bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Dirinya jua menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat secara merata, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal.
“Melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan, kita bersama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin berkah, tangguh, aman, dan sejahtera,” pungkasnya. (Red/Jia)
