Aspirasirakyat.id, Barito Utara- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menaruh perhatian serius terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari penyalahgunaan narkotika, meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda, hingga kasus kekerasan yang belakangan mencuat di sejumlah wilayah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menilai berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan penanganan terpadu melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Fenomena dan anomali sosial yang terjadi saat ini, seperti tingginya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus-kasus kekerasan yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah, menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani dengan tindakan nyata dan terukur,” kata Rayadi, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar penanganan berbagai persoalan tersebut dapat berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Rayadi menjelaskan, secara kelembagaan Kesbangpol memiliki fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan umum dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan operasional secara langsung di lapangan. Karena itu, pelaksanaan penanganan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis yang membidangi urusan wajib maupun urusan pilihan.
“Karena itu, kami mendorong perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung pada urusan wajib dan pilihan untuk melakukan langkah-langkah eksekusi di lapangan. Kesbangpol Barito Utara berperan memberikan dukungan, penguatan wawasan kebangsaan, serta memastikan setiap program tetap memperhatikan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan bagi Kesbangpol dalam menjalankan tugas pembinaan wawasan kebangsaan. Menurutnya, prioritas penggunaan APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat justru merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kesbangpol Barito Utara tidak mempermasalahkan keterbatasan anggaran tersebut. Kami memahami bahwa APBD harus lebih dulu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui urusan wajib dan pilihan. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.
Rayadi menilai penguatan ideologi Pancasila saat ini lebih relevan diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat dibandingkan pendekatan penataran seperti pada masa lalu.
“Kami melihat pembumian Pancasila saat ini lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar melalui pola penataran seperti masa lalu yang rentan dipersepsikan sebagai doktrinasi. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rayadi juga mengapresiasi langkah SMAN 4 Muara Teweh yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Kebangsaan. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan upaya positif dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menghargai kearifan lokal.
“Ini merupakan berkah bagi kita semua. SMAN 4 Muara Teweh berinisiatif mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Kebangsaan yang berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang berkarakter keindonesiaan, menjunjung kearifan lokal, dan berwawasan kebangsaan. Kami tentu sangat mendukung langkah positif tersebut,” pungkasnya. (red)
