Aspirasirakyat.id, Barito Utara- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang memerlukan penanganan khusus. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat dan sejumlah instansi terkait.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP, saat mengikuti rapat koordinasi penanganan anak secara virtual di Aula C Gedung Setda Barito Utara. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, Satgas Wilayah Kalimantan Tengah, serta perangkat daerah terkait.
Pertemuan itu membahas hasil asesmen terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus sekaligus menyusun langkah tindak lanjut yang mencakup pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak-hak dasar, serta pembinaan berkelanjutan.
Muhlis menegaskan Pemerintah Kabupaten Barito Utara siap mendukung seluruh proses pendampingan dan rehabilitasi agar setiap anak memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk mendukung seluruh proses pendampingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial yang diperlukan. Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh hak-haknya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan jangka pendek, tetapi harus disertai pembinaan yang berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, lingkungan sosial, serta berbagai pihak terkait.
“Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penanganan sesaat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan proses pembinaan. Anak-anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
“Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang terbaik,” tegasnya. (red)
