Pemkab Seruyan Siapkan Transformasi Digital Layanan Pajak, Jalin Kerja Sama dengan Tiga Pihak

oleh -792 Dilihat
Wakil Bupati Seruyan H. Supian saat memimpin rapat koordinasi untuk membahas rencana kolaborasi dengan tiga institusi penyedia layanan pembayaran digital, yang digelar di ruang rapat asisten

AspirasiRakyat.Id, Kuala Pembuang– Pemerintah Kabupaten Seruyan mengambil langkah serius dalam mempercepat digitalisasi pembayaran pajak daerah. Kamis (19/6), Wakil Bupati Seruyan H. Supian memimpin rapat koordinasi untuk membahas rencana kolaborasi dengan tiga institusi penyedia layanan pembayaran digital, yang digelar di ruang rapat asisten.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna meningkatkan kemudahan, keamanan, serta transparansi dalam proses pembayaran pajak. Digitalisasi sistem dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam rapat tersebut, tiga mitra potensial hadir menyampaikan skema kerja sama yang ditawarkan. Mereka adalah PT Pos Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Fortuna Mediatama. Masing-masing menyuguhkan solusi digital seperti kanal pembayaran non-tunai serta sistem integrasi yang mendukung pelaporan dan pemantauan secara daring.

“Transformasi digital ini bukan semata soal penggunaan teknologi, tapi juga menyangkut peningkatan kualitas layanan publik. Kami ingin masyarakat bisa membayar pajak dengan nyaman dan efisien,” ujar Supian.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peningkatan layanan ini diharapkan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Beberapa poin penting yang dibahas meliputi pemaparan model bisnis dari masing-masing mitra, strategi integrasi sistem dengan infrastruktur milik Bapenda, serta pendekatan untuk mendorong kesadaran wajib pajak lewat kemudahan layanan.

Ke depan, Pemkab Seruyan menargetkan seluruh transaksi pajak daerah dilakukan secara digital, baik melalui perangkat pribadi seperti ponsel maupun layanan dari mitra resmi. Sistem ini diharapkan dapat mendukung monitoring secara real-time serta menekan risiko kebocoran penerimaan daerah.

“Dengan sistem ini, masyarakat tak perlu antre atau datang jauh-jauh ke kantor. Cukup akses lewat ponsel atau datang ke titik layanan mitra, semuanya jadi lebih praktis dan transparan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.