AspirasiRakyat.Id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026), menjadi forum strategis untuk memantau perkembangan inflasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus diwujudkan melalui langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Karena itu diperlukan kejelasan tugas dan tanggung jawab antar sektor agar penanganannya berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Yuas.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah proyek strategis yang mendukung ketahanan pangan daerah, seperti Rice Milling Unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera difungsikan agar mampu meningkatkan produktivitas sektor pangan sekaligus menekan potensi gejolak harga.
“Jangan sampai fasilitas yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan RMU dan pabrik pakan harus mampu menjadi penguat ketahanan pangan daerah dan mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Yuas menekankan bahwa setiap rapat koordinasi harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan terukur.
“Rapat ini tidak boleh berhenti pada pembahasan semata. Harus ada aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara virtual tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan inflasi nasional dan daerah, evaluasi harga komoditas pangan utama seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, hingga telur ayam ras.
Selain itu, dibahas pula berbagai langkah pengendalian inflasi, di antaranya pelaksanaan operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik melalui APBD, penguatan pengawasan stok dan pasokan pangan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah juga menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masing-masing wilayah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis inflasi daerah dapat tetap terkendali, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Febryan Aziz, unsur Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. (Red)
