AspirasiRakyat.Id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Yuas menegaskan bahwa forum kemitraan tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Kalimantan Tengah.
“Saya berharap agenda ini tidak sekadar menjadi rutinitas pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk membahas hal-hal strategis yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurut Yuas, forum kemitraan memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program JKN. Selain menyamakan persepsi antarinstansi, forum tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh daerah.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan strategis yang ingin dicapai melalui forum tersebut, mulai dari meningkatkan pemahaman bersama terkait Program JKN, memperlancar koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai kendala operasional, hingga memperoleh dukungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Selain itu, forum juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia kesehatan, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yuas menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi. Gotong royong menjadi modal besar bagi kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN. Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai rekomendasi dan kesepakatan strategis yang dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Program JKN di Kalimantan Tengah.
“Melalui forum kemitraan ini, kami berharap dapat dirumuskan solusi dan langkah strategis agar pelaksanaan Program JKN di Kalimantan Tengah semakin baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII, Herman Dinata Mihardja, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, serta sejumlah perwakilan fasilitas kesehatan dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui penguatan kemitraan dan koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan berkualitas. (Red)
