AspirasiRakyat.Id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program CSR yang dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, di Aula Manggatang Tarung Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/4/2026), sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalteng kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah.
Dalam rapat yang difokuskan untuk wilayah timur Kalteng tersebut, pemerintah bersama perusahaan membahas pembagian penanganan sejumlah ruas jalan melalui alokasi dana CSR sebesar 2 persen. Program ini mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial.
Yuas Elko mengatakan, keterlibatan perusahaan sangat penting mengingat kondisi anggaran pemerintah yang terbatas, sementara kebutuhan pemeliharaan infrastruktur terus meningkat. Menurutnya, jalan merupakan salah satu faktor utama yang menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
“Jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan secara optimal, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini,” ujar Yuas Elko.
Ia juga mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah bersedia mendukung program tersebut. Pemerintah berharap sinergi yang terbangun dapat mempercepat penanganan kerusakan jalan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati berjalan dengan baik.
“Kami mengapresiasi kehadiran dan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, berkah, dan sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan untuk wilayah barat dan tengah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pola gotong royong antarperusahaan dinilai efektif dalam mempercepat penanganan ruas jalan melalui kontribusi material, alat berat, maupun dukungan lainnya dengan pengawasan pemerintah daerah.
“Pada pertemuan kali ini akan dibahas pembagian penanganan 10 ruas jalan di wilayah timur. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penanganannya dapat dilakukan secara swakelola dengan semangat gotong royong, di mana perusahaan berkontribusi dalam bentuk material, alat berat, maupun dukungan lainnya,” tutup Juni Gultom. (Red)
