AspirasiRakyat.Id, Kuala Pembuang– Pj Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi yang digelar pada Senin, 11 November 2024, di ruang rapat asisten setempat. Rakor yang berlangsung virtual ini dipimpin langsung oleh Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam kesempatan itu, dibahas berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi yang berdampak pada kestabilan ekonomi nasional dan daerah.
Dalam rakor tersebut, dilaporkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk Kabupaten Seruyan pada minggu pertama November 2024 tercatat -0,990, dengan beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap angka inflasi. Di antaranya, cabai merah dengan -0,953, cabai rawit -0,865, dan minyak goreng yang hanya mengalami penurunan tipis sebesar -0,044. Meskipun demikian, harga bawang merah tercatat mengalami fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan, yaitu sebesar 0,088.
Tomsi Tohir, dalam sambutannya, menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan harga, terutama pada lima komoditas pangan utama. Ia juga menggarisbawahi bahwa perubahan harga-harga barang pokok ini dapat mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang telah dihitung sejak Januari hingga Oktober 2024. Hal ini menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kestabilan ekonomi.
Pj Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, mengapresiasi upaya sinergis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Seruyan yang telah berhasil menurunkan angka inflasi hingga Oktober 2024. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini, termasuk dinas terkait dan masyarakat yang telah mendukung kebijakan pengendalian harga.
Lebih lanjut, Pj Bupati menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini. Ia berharap, dengan sinergi yang terus dijaga, stabilitas harga dapat terus terjaga, sehingga lonjakan inflasi di masa depan bisa diminimalisir dan tidak merugikan masyarakat, terutama kalangan yang paling rentan terhadap perubahan harga barang.
