AspirasiRakyat.Id, Kuala Pembuang – Kondisi tenaga kontrak daerah (TKD) di Kabupaten Seruyan yang dirumahkan semakin memprihatinkan. Anggota DPRD Seruyan, Zulkipli Khaidir, menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kehidupan para tenaga kontrak beserta keluarga mereka, termasuk masa depan anak-anak yang kini berada dalam ketidakpastian.
Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menambah angka pengangguran, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Seruyan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi agar para TKD dapat kembali bekerja.
“Kami dari Komisi C DPRD Kabupaten Seruyan telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah di Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Di sana, TKD tidak ada yang dirumahkan karena adanya koordinasi dan pengusulan ke Menpan-RB,” ungkap Zulkipli, Minggu (16/2).
Ia mencontohkan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat. Menurutnya, pemerintah setempat berhasil mempertahankan status tenaga kontrak, baik yang sudah masuk dalam database maupun yang belum, dengan mengajukan argumen kuat kepada pemerintah pusat.
Sebaliknya, di Kabupaten Seruyan, ia menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib TKD, sehingga mereka terabaikan begitu saja.
“Seharusnya ada langkah konkret untuk menyelamatkan TKD yang dirumahkan,” tegasnya.
Zulkipli menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih peduli terhadap nasib para tenaga kontrak ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jika tidak segera ditangani, angka pengangguran akan terus meningkat, dan ini bisa berimbas pada naiknya tingkat kriminalitas,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Seruyan segera bertindak dan menjalin kerja sama dengan DPRD guna menemukan solusi terbaik.
“Harapan kami, TKD yang dirumahkan bisa kembali dipekerjakan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” pungkasnya.
